undang undang tentang bpd terbaru. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. undang undang tentang bpd terbaru

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Khusus mengenai hak dan kewajiban BPD, diatur dalam Pasal 61-63 UU Desa. 504. Semoga Contoh Tatib BPD ini bermanfaat buat Sobat Desa. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentangUndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban, pencegahan, penanganan, dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Pasal 32 . BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi. 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan; Mengingat: Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Indonesia, Pemerintah Pusat. Melalui Permendagri tersebut lebih keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD lebih mendapatkan kepastian hukum sebab perempuan diberi kuota 1 (satu) orang sebagai pengurus dalam keanggotaan BPD. BAB I Ketentuan Umum. keanggotaan BPD di Desa perlu segera dilakukan persiapan dan proses pengisian keanggotaan BPD melalui Pemilihan Anggota BPD, maka demi kelancaran dan ketertiban proses pelaksanaannyaperlu disusunPetunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan Periode 2018-2024. Dokumen ini berisi tujuh badan permusyawaratan desa yang telah ditetapkan oleh BPK RI sebagai contoh pelaksanaan pengawasan. 2 Dasar Hukum 1. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Mencabut : UU No. Submit Search . 2021. Undang-Undang ini membedakan hak kelembagaan BPD dan hak personal pengurus-pengurusnya, serta kewajiban mereka. Oleh bitar Diposting pada 24 September 2023. Dasar Hukum Persyaratan Calon Anggota BPD. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 3. 11 Tahun 2020 yang baru. Dalam melaksanakan tugasnya BPD memiliki Hak, Kewajiban dan Wewenang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kamis 28 September 2023. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor157,Tambahan LembaranNegaraNomor5717); Menetapkan-3-6. Berdasarkan Pasal 57 huruf (a) sampai dengan huruf (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur tentang Persyaratan Calon Anggota BPD Desa sebagaimagai berikut: Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Mengingat : 1. b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang (UU) NO. Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas adalah asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk nyata desa dapat melaksanakan tata pemerintahan yaitu fungsi pemerintahan, keuangan, penetapan peraturan desa dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 4. 5. 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 7. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 120-2014. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017. Berdasarkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan dinyatakan Pendidikan Kebidanan terdiri atas: 1) pendidikan akademik yang terdiri dari program sarjana, program magister, dan program doctor; 2) pendidikan vokasi; dan 3) pendidikan profesi. Daerah tentang Desa; Mengingat : 1. KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Unduh. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Permen KKP No. 25. Permen Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 Maju. . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang. Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tugas BPD – BPD adalah singkatan dari Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 2019, No. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. pedoman tentang BPD adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hak dan Kewajiban BPD. : UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Sebelum membahas pertanyaan tersebut lebih jauh, kami akan menguraikan seluk-beluk peraturan desa terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). . ⇒ Tahun 2017 :. Dalam Permendagri No. 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan Berita Acara dari Panitia Pemilihan di Desa serta berhak mengikuti. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional. 26 Desember 2015. Diubah dengan : PERPU No. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang. Peraturan Desa bersama Kepala Desa 3. setneg. 98 KB. 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 Juli 2016. 1 Tahun 2023 Jabatan Fungsional. Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang­ Undang (Lembaran Negara Republik. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional adalah peraturan penting yang mengatur seluruh sistem pendidikan di Indonesia. Apakah ada Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang secara resmi yang membahas tentang larangan ataupun yang memperbolehkan Guru Sertifikasi yang menjadi Anggota BPD pada tahun 2018? Mohon pencerahan untuk jawabannya dikarenakan ini lagi pencarian anggota BPD untuk peride tahun 2018-2022. 1. LKPPD Logo Desa LPPD Kepala Desa New Normal Notulen Padat Karya Tunai Pajak Panduan Pelaksanaan Pelaporan Pembukuan Pemilihan BPD Penatausahaan. Namun, berdasarkan uji materiil yang dilaksanakan uleh. Cek juga : Apa Tugas Perangkat Desa? Dasar hukum Permendesa PDTT 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. 4. (2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang­undang. 17 Oktober 2014. JARI Indonesia Borneo Barat • 149 views. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan. Pencantuman Dasar Hukum di Dalam Peraturan Desa. Terima kasih. pdf/1. DISINI. Saat ini UU PT 1-95 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Adapun pertimbangan terbitnya Peraturan Menteri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah. Besaran Gaji Dosen UGM & Tunjangan Terbaru 2023. TENTANG. Undang-Undang No. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah. 633. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga elite di Desa. Permendesa 4/2015 ttg BUM Desa. Tupoksi BPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016. Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tatacara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan BPD di. id - Atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan rakyat Rebuplik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden RI telah diputuskan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, isi singkat tentang perubahan Undang-Undang tersebut antara lain :. Berkas. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah (PP) No. Pengisian Keanggotaan BPD; f. 5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 0. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. 298, TLN No. Salah satunya adalah tentang kelembagaan di desa termasuk didalamnya BPD. Kewajiban BPD a. Konten tersebut mengulas tentang Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Desa terbaru PDF dan Doc (Word). Hak dan Kewajiban Kepala Desa 2023. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. 5 PP No. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Halaman. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022. Download. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2. 2017. Download file berikut ini. POJK Nomor 33/POJK. Peemendagri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa/ BAMUS. - 2 - 2. - 9 - Pasal 15 (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. com, Jakarta Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah badan perwakilan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa “BPD” merupakan lembaga perwujudan. Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran. U. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. 4. 27 Oktober 2021. E-mail: gedhefoundation@gmail. mengenai peresmian anggota BPD. UU ini diterbitkan setelah DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU. Dokumen : Pemerintah Pusat UU 2023. 4. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Sepanjang penelusuran kami, memang terdapat 2 ketentuan yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (“RPJM Desa”), yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. LN. Kali ini akan dibahas mengenai tugas BPD dan fungsi BPD beserta pengertian, keanggotaan, hak,. Anggota BPD dilarang: [5] merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; menyalahgunakan wewenang; E-mail: gedhefoundation@gmail. Khusus mengenai. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - 2 - 2. UU Desa telah menyatakan bahwa peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 11 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31. Adapun beberapa ketentuan pilkades sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri. E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 55 menyebutkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah. Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Psikolog yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Kepailitan dan Penundaan. 5. Tempat Penetapan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. UU No. Menimbang. Program Legislasi Nasional 2020–2024 (disingkat Prolegnas 2020-2024) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2020-2024. go. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas. Undang-Undang Desa bukan hanya mengatur hak dan kewajiban desa, tetapi juga hak dan kewajiban lembaga-lembaganya. Undang-Undang . ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa; 1. 2 Identifikasi Masalah. Lampiran mengenai jenis Psikotropika. UU No. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Download (PDF, 209KB) Permendagri. ABSTRAK: bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Presiden. BPD Desa memiliki tugas dan fungsi penting. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa. BPD bersama Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. com. Undang-Undang Desa bukan hanya mengatur hak dan kewajiban desa, tetapi juga hak dan kewajiban lembaga-lembaganya. Ali Batu Sepit Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos 83672. Provinsi Sumatera Utara. Nomor. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional. Dasar hukum Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Kejaksaan Republik Indonesia - PERUBAHAN UNDANG-UNDANG. Alfamart) KOMPAS. Tugas BPD – BPD atau Badan Permusyawaratan Desa adalah salah satu lembaga dengan lingkup wilayah Desa. Dasar hukum Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan. Anda perlu tau dan wajib tau. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung: T. TENTANG. Permen ini diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016.